Mundur Sepekan, Presiden Pilih Diam

Mungkin sepak terjang Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo belum genap satu tahun menjabat. Naun banyak sekali masalah yang terjadi belakangan ini, yang tentu saja menuai kontroversi. Diluar banyak mendukung tapi bahkan banyak yang menolak untuk mengikuti. Yang sekarang ini kembali terjadi masalah adalah pilkada yang harus segera dibereskan oleh pak Presiden. Meski dana keamanan yang kemarin menjadi masalah kini sudah rampung dengan dialokasiakannya dana keamanan ke APBN, sekarang ini ada lagi masalah calon satu-satunya atau tunggal.

Pilihannya tinggal dua saja yaitu dengan memperbarui perpu tentang ketidakbolehan pilkada yang di hanya didiami oleh calon tunggal. Diluar itu ada setidaknya tujuh daerah yang mengalami hal itu. Pilihan keduanya adalah menunda pilkada sampai waktu yang belum ditentukan hingga benar-benar ketujuh daerah tersebut siap dengan adanya calon lagi. Bila negara mengeluarkan perpu baru ditakutkan akan memicu masalah-maslaah hukum.

Bila ditundanya pilkada akan berakibat negatif yaitu daerah selama dua tahun akan dipimpin sementara oleh Plt atau pelaksanaan tugas. Sebenarmnya tidak baik bila suatu daerah akan dipimpin oleh Plt karena akan menimbulkan ketidak baikan tata kelola. Hal lainnya adalah keputusan-keputusan strategis satu daerah tidak bisa diambil oleh Plt karena sejatinya Plt hanyalah pemimpin sementara jadi tetap dibutuhkan pemimpin yang benar-benar di pilih secara sah.

Biasanya Plt bertugas masksimal 1 tahun namun bila sampai tertundanya pilkada sampai 2 tahun maka akan ada 2 Plt dan bila Plt yang bertugas sama maka akan menimbulkan tata kelola yang kurang baik karena dalam 2 tahun ini pasti ada keputusan strategis yang mendesak. Sekarang ini sudah dilakukannya kemunduran pendaftaran selama sepekan.

Presiden Joko Widodo belum bicara apapun sampai masa pendaftaran ini selesai.Tujuan dilakukannya diperpanjang adalah bila suatu daerah hanya mempunyai calon tunggal maka harus ditambahkan calonnya karena sepertinya dari pihak negara akan sangat ingin mengeluarkan kebijakan kedua yang menghendaki Plt memimpin sementara. Hal itu dikarenakan kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan Presiden.