Zaldy Menolak Terpilihnya Koordinator Dwelling Time

Ketidak setujuan Asosiasi Logistik mengenai posisi koordinator atau pemimpin bagian Dwelling Time atau bongkar muat di pelabuhan yang di serahkan ke Dirjen Bea Cukai. Menurut Asosiasi, Bea Cukai turut menyumbang lamanya bongkar muat di pelabuhan yang otomatis membuat Presidan geram. “Akan sangat aneh bila bagian bongkar muat di serahkan ke Bea Cukai” pendapat ini diutarakan oleh Zaldy Ilham selaku Ketua Asosiasi.

“Seharusnya Operator Pelabuhan yang menjadi koordinator selaku pihak netral dan terlibat langsung di pelabuhan. Ditakutkan bila posisi koordinator bongkar muat diserahkan ke Bea Cukai akan menimbulkan konflik kepentingan. Akan sangat bertentangan dengan kelaziman dan UU 17 karena secara garis besar bahwa bea cukai melindungi diri tentang permasalahan bongkar muat,”tambah Zaldy

Sebelum ini selaku menteri keuangan atau Menkeu Bambang Brodjonegoro menentukan bahwa Bea Cukai menjadi koordinator bongkar muat. Koordinator yang dimaksud bertugas membantu di pelabuhan mengenai proses dan kelancaran bagian bongkar muat. Oleh karena keputusan yang di ambil oleh Bambang selaku Menkeu membuat Zaldy Ilham menyarankan bahwa seharusnya proses bongkar muat diserahkan pada bisang yang benar-benar berhubungan dengan pelabuhan seperti operator pelabuhan. baca juga: preweddingfoto.com jasa foto prewedding terbaik.

Bukan hanya mengenai dokumen bila menyangkut bongkar muat atau Dwelling Time tapi ada juga masalah fisik seperti keterbatasan wewenang ke container fisik. Hal itu dibawah kekuasaan Pellindo II. Sewajarnya Pellindo II, Bea Cukai ataupun departemen terkait perdagangan menjadi koordinator bongkar muat,”Ujar Zaldy. Seperti yang diungkapkan di atas bahwa menurut Zaldy posisi yang berhubungan langsung dengan pelabuhan harusnya di pegang oleh operator pelabuhan agar tidak adanya konflik kepentingan.

Selaku Ketua Asosiasi Zaldy Ilham snagat berharap bahwa Koordinator bongkar muat tidak diberikan ke Bea Cukai karena untuk menghindari banyak hal atau yang menjadi sorotan adalah konflik kepentingan. Zaldy kukuh menegaskan dan meyarankan bahwa koordinator bongkar muat haruslah orang yang terlibat di pelabuhan dan bukan merupakan departemen lain yang rawan akan konflik kepentingan seperti bea cukai ataupun departemen terkait keuangan dan perdagangan.