Pasal Penghinaan Mengaburkan Paham Demokrasi

“Setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.” tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri” begitulah bunyi pasal mengenai penghinaan presiden dalam RUU KUHP yang dipersiapkan pemerintah.

Rencana pemerintahan sekarang yang bertujuan menghidupkan kembali pasal mengenai penghinaan presiden mangalami banyak penolakan dan tanda tanya. Menurut Imam Nasef rencana tersebut terlalu beresiko tinggi dan tentunya akan menggangu kepercayaan negara Indonesia mengenai paham demokrasi. Tapi disini bukan berarti masyarakat bebas menghina presiden atau jajaran pemerintahan lain, semaunya kembali lagi kepada manusianya sendiri yang seharusnya memiliki norma kemanuasiaan.

Pasal ini mempunyai kekurangan dan akan berbalik menyerang. Didalam hal ini dimaksudkan dalam hak kritik dan berpendapat. Dinilai bahwa pasal tersebut berhasil lolos maka segala bentuk kritik atau pendapat yang tidak disukai bisa diartikan penghinaan dan hal itu tentu menjadi tindak pidana bagi pelakunya. Seharusnya pasal tersebut harus dikaji ulang agar tidak membahayakan bagi kita sendiri.

Sebagai pemerintah tentu saja penghinaan terhadap presiden sudah dikaji namun meskipun tidak benar-benar jelas seperti pasal penghinaan diatas, bukan berarti penghinaan terhadap kekuasaan tertinggi Indonesia tidak di proses. Kita sebagai warga negara sudah seharusnya mengetahui bahwa kita harus berbicara atau berpendapat sesuai norma karena itulah harkat kita sebagai manusia. Sebenarnya yang ditakutkan adalah paham demokrasi sendiri akan tabu karena demokrasi menghendaki rakyatnya berpendapat.

Ditakutkan akan memunculkan ketakutan tersendiri sebagai warga negara dalam berpendapat karena terhalang oleh pasal penghinaan dan tidak bisa dipungkiri hal ini akan sangat rentan untuk dipergunakan oleh jajaran pemerintahan untuk membatasi pendapat. Seperti bukan hal baru bila rakyat Indonesia sekarang banyak mengutarakan pendapat dengan membuat kritik atau bahkan terdengar seperti ejekan. Sudah banyak dari jajaran pemerintah yang merasakan bagaimana sekarang ini masyarakat berpendapat lewat media sosial.